Dugaan kejahatan rasial menimpa seorang pekerja seks komersial (PSK) transgender atau LGBT di Mongolia sekitar sebulan lalu. Kasus ini, secara tidak langsung, justru jadi angin segar untuk eksistensi komunitas LGBT di negara yang letaknya diapit Rusia dan China itu.
Mengutip artikel Aljazeera yang dipublikasikan 9 Oktober 2019, kasus berawal saat kelompok nasional sayap kanan Mongolia, Bosoo Khukh Mongol, menjebak (memancing) seorang PSK transgender ke dalam sebuah kamar hotel. Bosoo Khukh Mongol bekerja sama dengan sebuah TV lokal untuk trap ini.
Di dalam kamar hotel, mereka mengancam PSK tersebut menggunakan kekerasan fisik agar dia mau membuat video yang menjelaskan tentang pekerjaannya. Dengan terpaksa, PSK tersebut mematuhinya.
Video ‘penjelasan’ si PSK kemudian disiarkan di program malam TV lokal tersebut dan di halaman Facebook Bosoo Khukh Mongol. Lebih dari itu, mereka menambahkan bumbu-bumbu bahwa komunitas LGBT adalah pedofilia, penyebar penyakit, dan membahayakan keamanan nasional.
Baca juga: LGBT Pride dan Catatan untuk Pernikahan Sesama Jenis di Taiwan
Komisi HAM Mongolia telah mengajukan permintaan resmi kepada polisi untuk menyelidiki insiden tersebut di bawah hukum pidana yang baru.
Kepada Aljazeera, polisi Mongolia mengatakan kasus tersebut telah ditangani sebagai kasus kejahatan rasial karena secara hukum di Mongolia belum ada penuntutan untuk kasus kejahatan seksual terhadap komunitas LGBT.
Pada akhir September 2019, telah diajukan dakwaan terhadap pemimpin Bosoo Khukh Mongol, Gankhuyag Ganzorig. Sedangkan terhadap TV lokal yang juga turut menyiarkan, polisi belum mengambil tindakan.
LGBT Center, sebuah LSM di Mongolia, tidak menyangka bahwa publik akan memberi respons positif pada insiden ini di mana media sosial mereka dipenuhi pesan dukungan dari netizen.
Manager Program Anak Muda LGBT Center, Kenna, merasa bersyukur sejauh ini sudah banyak orang-orang yang bicara mengenai hak-hak LGBT, termasuk bicara mengenai sanksi pidana untuk pelaku diskriminasi.
LGBT Center, sejak 2017 telah mulai melatih para penegak hukum tentang kejahatan rasial usai polisi ‘gagal mengambil tindakan’ terhadap seorang petugas kepolisian yang menyerang wanita transgender. Sampai saat ini sudah sekitar 500 petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang mendapat pelatihan. Kini, penegak hukum Mongolia memiliki patokan yang lebih jelas bagaimana harus bersikap.
Baca juga: Pengadilan Blokir 2 Grup LGBT di Rusia
Sosiolog politik di Independent Research Institute of Mongolia, Tamir Chultemsuren, mengatakan bahwa dulu warga Mongolia memiliki pengetahuan yang sangat terbatas terkait hak-hak kaum LGBT. “.. Sekarang mereka memiliki lebih banyak informasi… dan kesadaran mereka secara umum telah meningkat,” kata Tamir.
Sumber foto: Alexander Grey
