Di salah satu episode Emily in Paris, Gabriel, pacar Emily, frustasi ketika restorannya gagal mendapat status Michelin Star. Bukan karena restorannya gak layak, tapi karena penilainya ternyata gadungan.
Restoran Gabriel gak pernah benar-benar dinilai. Padahal, dia sudah melakukan segala cara agar impiannya itu terwujud. Dari situ saya jadi berpikir, seserius dan sepenting itu, ya, label Michelin Star buat seorang chef?
Cerita Gabriel ini ngingetin lagi waktu saya ke Bangkok tahun lalu. Waktu itu teman saya merekomendasikan beberapa restoran Michelin Star. Salah satu yang saya coba adalah Here Hai. Restoran yang terkenal dengan nasi goreng kepiting dan udang mantisnya. Enak!
Di titik itu, saya jadi kepikiran juga: kenapa di Indonesia gak ada restoran berlabel Michelin Star? Gak mungkin kan karena gak ada resto yang qualified.
Nah, dari rasa penasaran itu, saya pengen bahas: sebenarnya apa sih Michelin Star, gimana cara penilaiannya, dan kenapa gak semua negara punya?
Bahas yuk di artikel ini.
Sekilas Tentang Michelin Star
Michelin Star adalah sistem penilaian restoran paling bergengsi di dunia yang diberikan oleh Michelin Guide, berbasis di Prancis. Michelin Guide pertama kali diperkenalkan pada tahun 1900 oleh perusahaan ban Michelin sebagai (awalnya) panduan perjalanan dan kuliner bagi para pengendara. Seiring waktu, Michelin Guide berkembang jauh melampaui fungsi awalnya.
Michelin Star diberikan pada restoran yang menawarkan pengalaman memasak terbaik. Penilaiannya bukan asal ‘suka tidak suka’ atau ikut tren semata, tapi pakai lima kriteria utama: kualitas bahan, keseimbangan rasa, penguasaan teknik memasak, karakter dan identitas sang chef dalam hidangannya, serta konsistensi kualitas menunya.
Michelin Star bukan penghargaan sekali seumur hidup tapi statusnya hanya untuk satu tahun tiap kali penilaian. Sebagai penilai, Michelin punya tim profesional full time yang keliling dunia secara anonim. Mereka semua berlatar belakang industri kuliner dan hospitality.
“Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang Michelin Guide adalah anggapan bahwa kami lebih menyukai restoran formal. Itu tidak benar. Pandangan ini mungkin terbentuk dari masa lalu, ketika di banyak kota Eropa masakan terbaik memang sering ditemukan di restoran formal. Namun zaman telah berubah, dan makanan enak kini bisa ditemukan di berbagai jenis tempat. Saat ini, kami memberikan bintang kepada beragam restoran, bahkan street food pun bisa meraih Michelin Star, seperti Jay Fai yang ikonik di Bangkok” tulis Michelin di website mereka.
Baca juga: Krisis “Makan di Tempat” dan Nasib 4.000 Restoran Kanada
Selandia Baru Menyambut Michelin Star
Michelin Guide gak datang dan menilai secara gratis. Mereka hanya masuk ke negara atau kota yang menjalin kerja sama resmi, biasanya lewat pemerintah atau badan pariwisata. Indonesia, sejauh saya mencari referensi, belum pernah melakukan kerja sama tersebut, jadi Michelin Guide pun belum hadir secara resmi di sini.
Nah, membahas ‘gak gratis’, emang berapa biayanya? Mungkin kita bisa liat Selandia Baru yang baru saja menjalin kerjasama dengan Michelin Guide. Pemerintah merogoh dana NZ$6,3 juta atau sekitar Rp 60 miliar untuk penilaian ini.
Tahun 2026 akan jadi pertama kali dalam sejarah, restoran-restoran di Selandia Baru akan berlabel Michelin Star. Berdasarkan data Tourism New Zealand (TNZ), kerjasama ini diperkirakan bisa menarik hingga 36.000 wisatawan internasional tambahan.
Namun, kebijakan ini gak lepas dari kritik. The Taxpayers’ Union secara terbuka menentang keputusan pemerintah dengan alasan Michelin Guide hanya akan menguntungkan restoran kelas atas. Mereka juga mengkritik karena pemerintah dianggap kurang sensitif di tengah krisis ekonomi yang dialami warganya.
Penutup
Pada akhirnya, Michelin Star bukan cuma soal piring cantik, harga mahal, atau gengsi restoran elite. Lebih luas lagi, ini adalah alat promosi global yang bisa mengangkat nama kuliner sebuah negara, menarik turis, dan menggerakkan ekonomi. Hanya saja biayanya juga gak murah.
Bagi restoran, Michelin Guide adalah validasi tertinggi. Buat pemerintah, ini soal strategi pariwisata.
Ujung-ujungnya, ini bukan cuma soal perlu atau enggak, atau Indonesia siap atau belum main di level kuliner dunia ala Michelin, tapi juga soal apakah pembayar pajak rela kalau uang mereka dipakai buat ini. Karena di balik bintang dan gengsi global, selalu ada pertanyaan sederhana: prioritas siapa yang sedang didahulukan?
Sumber artikel: Michelin Guide, The Taxpayers’ Union, Website of the New Zealand Government